Urgensi Kolaburasi Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman

Mengapa kolaborasi pengelolaan suatu kebutuhan di Tahura Wan Abdul Rachman?Mengapa kolaborasi pengelolaan suatu kebutuhan di Tahura Wan Abdul Rachman?
Kemajemukan konflik dan ancaman kerusakan hutan yang lebih parah, tantangan yang harus diatasi, dan kebutuhan yang harus dipenuhi merefleksikan bahwa pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman membutuhkan alternatif model pengelolaan taman hutan raya yang berbeda. Perbedaan ini diperlukan untuk memberikan efektifitas pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman. Setidak-tidaknya ada tiga kecenderungan dalam pola pengelolaan SDA yang sedang terjadi saat ini di dalam dan sekitar kawasan Tahura Wan Abdul Rachman yang akan bermuara ke arah pemusnahan sumberdaya alam hutan ini secara perlahan tapi pasti terjadi, jika kecenderungan ini tidak dapat diubah pola arahnya. Pertama, pola yang menunjukan masyarakat setempat dan pemerintah secara bersama-sama tidak melakukan kontrol secara intensif terhadap pengelolaan sumberdaya alam di dalam dan sekitar kawasan Tahura Wan Abdul Rachman, seperti pembukaan lahan garapan baru, jual beli lahan di kawasan, pemukiman, penanganan perburuan liar, penebangan liar, fragmentasi habitat dan lain-lain. Hal itu menjadikan sumberdaya alam tersebut didayagunakan secara terbuka sebagaimana halnya suatu ‘sumberdaya terbuka’ (open access).

Dalam pola pengelolaan yang ‘tidak ada yang mengelola’, justru akan mengundang terjadinya the tragedy of the common seperti yang ditesiskan oleh Hardin yang berujung pada pemusnahan sumberdaya alam tersebut, karena adanya pemanfaatan yang berlebihan oleh manusia yang melampaui daya dukung alam. Kedua, pemerintah melakukan kontrol mutlak terhadap pengelolaan sumberdaya alam di dalam Tahura Wan Abdul Rachman sebagaimana yang diamanatkan dalam perundangan-undangan. Hal itu akan menghasilkan pola ‘pengelolaan berbasis pemerintah’ (centralized government-based management). Dalam pola ini, kecenderungannya adalah peranan masyarakat setempat dan parapihak lokal akan dikesampingkan, kalau adapun hanya bersifat simbolik. Dengan demikian, masyarakat setempat dan parapihak lokal akan kehilangan rasa memiliki dan rasa bertanggung-jawab.  Padahal masyarakat setempat dan parapihak lokal juga mempunyai kapasitas tertentu dalam mengelola sumberdaya Tahura Wan Abdul Rachman. Jika pola ini terus terjadi maka masyarakat setempat dan parapihak lokal merasa tidak mempunyai kepentingan membantu pemerintah provinsi untuk melakukan upaya-upaya pelestarian sumberdaya alam di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Disamping itu, pada saat ini, harus disadari pemerintah provinsi juga mempunyai keterbatasan kapasitas dalam mengelola Tahura Wan Abdul Rachman. Pada akhirnya, pola ini akan terjebak pola pertama, yakni pemusnahan sumberdaya alam hayati dan ekosistem Tahura Wan Abdul Rachman.
Ketiga, banyak kelompok-kelompok masyarakat setempat di dalam Tahura Wan Abdul Rachman telah melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan pemanfaatan yang lestari, maka menghasilkan pola pengelolaan berbasis masyarakat. Masyarakat itu sendiri sebenarnya terdiri dari fragmen-fragmen yang cukup luas, ada masyarakat pengguna dan ada masyarakat di luar pengguna. Ketika masyarakat pengguna melakukan tindakan  pengelolaan yang arif bijaksana, seringkali terdapat gangguan dari masyarakat lain atau faktor lain di luar teritorialnya serta akhirnya mereka kalah secara politik dan ekonomi. Jika intensitas gangguan itu meningkat, masyarakat pengguna tidak mampu lagi menanggulanginya secara berdikari serta ditambah dengan tidak ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Alhasil, pola ini pun akan kembali terperangkap pada pola pertama, yaitu pemusnahan sumberdaya alam hayati dan ekosistem Tahura Wan Abdul Rachman.
Untuk itu diperlukan pola keempat, yaitu suatu pola alternatif dari ketiga pola tersebut diatas yang menciptakan suatu kondisi kontrol pemerintah, organisasi-organisasi non pemerintah dan masyarakat setempat yang lebih besar dalam pengurusan sumberdaya hayati Tahura Wan Abdul Rachman dan ekosistemnya, dengan posisi masing-masing pihak yang setara dalam proses pengambilan keputusan pada pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman. Pola pengurusan alternatif ini dikenal sebagai ‘manajemen kolaboratif’ atau ‘co-management’ Secara empirik, inilah pola pengelolaan yang ideal dan masuk akal serta diperlukan saat ini dalam mengatasi tantangan dalam mengelola sebuah kawasan konservasi seperti taman hutan raya. Pilihan ini akan menciptakan perimbangan kontrol diantara masyarakat setempat dan pemerintah yang sama besar dan setara terhadap pengelolaan sumberdaya di dalam maupun di sekitar Tahura Wan Abdul Rachman. Hal ini menjadikan kawasan hutan ini tidak terdegradasikan menjadi suatu ‘sumberdaya terbuka’. (Koer – KaWAN TANI)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s